latihan bela negara FPI di Lebak. ©2017 Merdeka.com
Merdeka.com - Setara Institute meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi dan meminta pertanggung jawaban komprehensif atas program bela negara yang dijalankan Kementerian Pertahanan dan TNI, terutama pasca menggandeng organisasi Front Pembela Islam (FPI) dalam program itu.
"Langkah terdekat, Presiden Jokowi harus mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang hampir dua tahun dijalankan Kemenhan RI dan TNI, yang dibiayai dengan uang negara, pajak rakyat, namun belum tampak ada hasil yang jelas," kata Ketua Setara Institute Hendardi dikutip dari Antara, Senin (9/1).
Dia mengatakan, pencopotan Dandim Lebak oleh Pangdam III Siliwangi, Mayjen M. Herindra merupakan kebijakan tepat atas tindakan indisipliner menyelenggarakan kegiatan bela negara untuk FPI.
Menurut dia, langkah itu diharapkan memberi pembelajaran bagi satuan-satuan lain di TNI untuk tidak berpolitik di tengah ancaman atas kemajemukan dan kontroversi FPI.
"Meskipun langkah ini positif, sulit dipahami ada tindakan satuan TNI yang tidak diketahui atasannya karena TNI adalah organisasi dengan garis komando dan terstruktur paling solid di republik ini," ujarnya.
Hendardi menilai, tindakan pencopotan Dandim Lebak belum cukup untuk memastikan TNI secara institusional mampu menjaga jarak dengan kelompok-kelompok intoleran yang destruktif pada kebhinnekaan Indonesia dan justru mengancam NKRI.
Menurut dia, langkah Pangdam III Siliwangi mesti diadopsi menjadi kebijakan institusi TNI karena demokrasi dan kebangsaan kita membutuhkan TNI yang disiplin, tertib, bukan TNI yang suka 'bermain-main' yang berpotensi merusak demokrasi.
"Kunci utama mendisiplinkan TNI ada pada Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi. Dalam situasi semacam ini, Jokowi tidak perlu bertaruh dengan tindakan-tindakan TNI yang justru kontraproduktif dengan agenda kepresidenan, meskipun tampak kecil di permukaan," katanya.
Sebelumnya, Kodam III/Siliwangi mencopot jabatan Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak, Banten karena dinilai telah melakukan kesalahan yakni menyelenggarakan kegiatan bela negara dengan ormas keagamaan Front Pembela Islam (FPI).
"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Kodam III/Siliwangi terhadap Dandim Lebak, ditemukan kesalahan prosedur yaitu Dandim tidak berlapor terlebih dahulu baik kepada Danrem maupun Pangdam III/Siliwangi sebelum menyelenggarakan kegiatan bela negara tersebut," kata Kepala Penerangan Kodam III/Siliwangi Kol Arh M Desi Arianto, dalam siaran persnya, di Bandung, Minggu (8/1).
Dia mengatakan karena Dandim 0603 Lebak menyelenggarakan kegiatan tersebut, maka Pangdam III Siliwangi memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Dandim Lebak, Banten yaitu dicopot dari jabatannya dan segera digantikan oleh pejabat yang baru.
Kegiatan bela negara tersebut diketahui dari salah satu unggahan sebuah akun media sosial instagram @dpp_fpi yang mengunggah sejumlah foto kegiatan pelatihan bela negara.
"Langkah terdekat, Presiden Jokowi harus mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang hampir dua tahun dijalankan Kemenhan RI dan TNI, yang dibiayai dengan uang negara, pajak rakyat, namun belum tampak ada hasil yang jelas," kata Ketua Setara Institute Hendardi dikutip dari Antara, Senin (9/1).
Dia mengatakan, pencopotan Dandim Lebak oleh Pangdam III Siliwangi, Mayjen M. Herindra merupakan kebijakan tepat atas tindakan indisipliner menyelenggarakan kegiatan bela negara untuk FPI.
Menurut dia, langkah itu diharapkan memberi pembelajaran bagi satuan-satuan lain di TNI untuk tidak berpolitik di tengah ancaman atas kemajemukan dan kontroversi FPI.
"Meskipun langkah ini positif, sulit dipahami ada tindakan satuan TNI yang tidak diketahui atasannya karena TNI adalah organisasi dengan garis komando dan terstruktur paling solid di republik ini," ujarnya.
Hendardi menilai, tindakan pencopotan Dandim Lebak belum cukup untuk memastikan TNI secara institusional mampu menjaga jarak dengan kelompok-kelompok intoleran yang destruktif pada kebhinnekaan Indonesia dan justru mengancam NKRI.
Menurut dia, langkah Pangdam III Siliwangi mesti diadopsi menjadi kebijakan institusi TNI karena demokrasi dan kebangsaan kita membutuhkan TNI yang disiplin, tertib, bukan TNI yang suka 'bermain-main' yang berpotensi merusak demokrasi.
"Kunci utama mendisiplinkan TNI ada pada Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi. Dalam situasi semacam ini, Jokowi tidak perlu bertaruh dengan tindakan-tindakan TNI yang justru kontraproduktif dengan agenda kepresidenan, meskipun tampak kecil di permukaan," katanya.
Sebelumnya, Kodam III/Siliwangi mencopot jabatan Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak, Banten karena dinilai telah melakukan kesalahan yakni menyelenggarakan kegiatan bela negara dengan ormas keagamaan Front Pembela Islam (FPI).
"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Kodam III/Siliwangi terhadap Dandim Lebak, ditemukan kesalahan prosedur yaitu Dandim tidak berlapor terlebih dahulu baik kepada Danrem maupun Pangdam III/Siliwangi sebelum menyelenggarakan kegiatan bela negara tersebut," kata Kepala Penerangan Kodam III/Siliwangi Kol Arh M Desi Arianto, dalam siaran persnya, di Bandung, Minggu (8/1).
Dia mengatakan karena Dandim 0603 Lebak menyelenggarakan kegiatan tersebut, maka Pangdam III Siliwangi memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Dandim Lebak, Banten yaitu dicopot dari jabatannya dan segera digantikan oleh pejabat yang baru.
Kegiatan bela negara tersebut diketahui dari salah satu unggahan sebuah akun media sosial instagram @dpp_fpi yang mengunggah sejumlah foto kegiatan pelatihan bela negara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar